www.peristiwaRakyat.com.ǁSumenep,20 November 2025-Menjelang akhir tahun anggaran 2025, kontribusi sektor pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep diprediksi tidak akan maksimal.
Sektor ini kembali masuk dalam zona rawan kegagalan target.
Hingga data November 2025 dirilis, realisasi pendapatan dari retribusi pasar baru mencapai 79 persen, atau sebesar Rp 1,97 miliar dari target yang ambisius, yaitu Rp 2,6 miliar.
Kondisi ini menempatkan sektor pasar sebagai salah satu faktor utama yang akan menyebabkan defisit dalam laporan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan di penutup tahun.
Capaian PAD jauh dari ideal
Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan DKUPP Sumenep Idham Halil, mengakui dan tidak menampik bahwa capaian PAD tersebut masih jauh dari ideal.
Menurutnya, pihaknya kini harus bekerja lebih keras untuk mengejar kekurangan dalam waktu yang sangat terbatas.
“Kami akan maksimalkan potensi yang ada. Dengan sisa waktu ini, kami tetap optimistis target bisa tercapai,” kata Idham Halil, Rabu (19/11/2025).
Turunnya pemasukan pasar jelasnya, bukan tanpa sebab.
Dua tahun terakhir, operasional pasar hewan belum sepenuhnya stabil akibat dampak wabah PMK.
Padahal lanjutnya, pemasukan terbesar PAD sektor pasar justru berasal dari retribusi pasar hewan.
“Pendapatan terbesar kami memang dari pasar hewan. Kalau pasar sapi sepi, otomatis kami kesulitan memenuhi target,” katanya.
Pada tahun sebelumnya, target PAD sektor pasar sebesar Rp 2 miliar juga tak tercapai.
Ironisnya, tahun ini target justru dinaikkan menjadi Rp 2,6 miliar ketika kondisi di lapangan belum pulih.
Merespon hal inu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menegaskan bahwa DKUPP tak bisa terus-menerus menyalahkan pasar hewan sebagai biang rendahnya pendapatan.
Pihaknya menilai, DKUPP perlu lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain.
“Harus ada strategi lain untuk mengoptimalkan PAD. Banyak potensi di pasar tradisional dan retribusi lain yang bisa dimaksimalkan,” sarannya.
Juhari mengingatkan bahwa PAD menjadi penopang penting pembangunan daerah.
Jika serapan PAD terus seret, pembangunan yang menyentuh masyarakat dikhawatirkan akan ikut melambat.
“DKUPP harus lebih aktif, jangan menunggu, tapi jemput bola. Kalau pasar hewan belum stabil, harus ada alternatif sumber PAD lain yang digarap serius,” ucapnya.
